DataPrivacy.id memadukan kapasitas hukum dan kapasitas teknis dalam satu tim — merancang, mengaudit, dan menjaga kepatuhan organisasi Anda terhadap UU PDP, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
UU PDP kini mengikat penuh setiap pengendali dan prosesor data — swasta, pemerintah, maupun perorangan. Empat lapis konsekuensi berjalan sekaligus, dan lembaga pengawasnya semakin aktif menindak.
Lembaga PDP tengah dibentuk di bawah Presiden, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan peran pengawasan interim. Kami mengikuti setiap perkembangan regulasi turunannya secara langsung, sehingga strategi kepatuhan klien kami tetap relevan seiring lembaga ini terbentuk penuh.
Setiap layanan kami dirancang untuk menjawab kewajiban hukum yang spesifik — bukan paket generik yang dipasangkan belakangan.
Pilih sektor dan skala pemrosesan data organisasi Anda. Kami memetakan tingkat risiko, pasal kunci yang relevan, dan layanan yang paling tepat untuk situasi Anda.
Kepatuhan yang sesungguhnya berdiri di atas dua kaki sekaligus: kerangka hukum yang sah, dan sistem teknis yang benar-benar menegakkannya. Kami menjalankan keduanya secara paralel, lalu menyatukannya dalam satu laporan.
Menggabungkan latar belakang audit keamanan informasi dengan pemahaman regulasi pelindungan data untuk membaca risiko organisasi dari dua sisi sekaligus — celah hukum dan celah sistem. Sebagai Asesor Kompetensi DPO tersertifikasi BNSP, Ferry juga menilai dan mengesahkan kelayakan kompetensi calon DPO — bukan hanya menjalankan perannya. Kekuatan ini didukung kapasitas menyusun dokumen inti tata kelola (ROPA, DPIA, TIA, LIA) serta mengimplementasikan ISO 27001 dan ISO 27701:2022 hingga siap audit sertifikasi. DataPrivacy.id adalah bagian dari Philonation Group ↗, yang menaungi lini edukasi, inkubasi, dan konsultasi strategis berbasis riset.
Ceritakan bagaimana organisasi Anda memproses data hari ini. Kami akan merespons dalam 1×24 jam kerja dengan langkah paling relevan.
Untuk konsultasi teknis-hukum langsung dengan Ferry Sirait.